Morut – Gelombang penolakan dari aktivis muda Morowali Utara (Morut) menyeruak menjelang aksi demonstrasi antikorupsi yang dijadwalkan berlangsung Senin (11/8/2025). Di tengah polemik soal figur koordinator lapangan yang berasal dari luar daerah, Kapolres Morut AKBP Reza Khomeini menegaskan pihaknya belum menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) karena syarat administratif belum terpenuhi.
Aksi yang mengatasnamakan Serikat Aktivis Mahasiswa Indonesia itu rencananya digelar mulai pukul 10.00 WITA, dengan titik kumpul di Kantor Bupati Morut dan Kantor Kejaksaan Negeri Morut. Namun, rencana tersebut justru menuai penolakan keras dari sejumlah elemen pemuda dan organisasi lokal.
Kontroversi bermula ketika terungkap bahwa koordinator lapangan aksi, Alfi Tojonk Kofeilino, bukan warga Morut melainkan berasal dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Temuan ini memicu pertanyaan mengapa gerakan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat Morut dipimpin oleh tokoh dari luar daerah. Bahkan, muncul dugaan bahwa sang koordinator memiliki kedekatan dengan pihak-pihak yang berkepentingan secara politik maupun ekonomi di wilayah tersebut.
Seorang aktivis Morut, Yusri Kayoa, menegaskan penolakannya terhadap aksi tersebut.
“MOROWALI UTARA TIDAK KEKURANGAN ORANG” KRITIS, DAN ORANG” MORUT SILAKAN KRITISI BAGI YG MELANGGAR ATURAN DAN DIDUGA MELANGGAR KONSTITUSI DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN MENGAWAL JALANYA PEMERINTAHAAN.
DEMO YG DI LAKUKAN ORANG” YG BELUM JELAS KEBERADAANYA,(KORDINATOR AKSI),” tulis Yusri.
Penolakan serupa juga disuarakan oleh organisasi Gerakan Pemuda Adat Mori Bersatu. Mereka menegaskan bahwa isu-isu strategis daerah sebaiknya dibicarakan melalui koordinasi dan konsolidasi dengan masyarakat setempat, bukan dipimpin pihak luar.
Kapolres Morut AKBP Reza Khomeini memastikan hingga Minggu malam belum ada STTP yang dikeluarkan untuk aksi tersebut.
“Sampai saat ini korlap belum muncul dipanggil kasat intel. Karena belum ada yang kasih data, izin belum kami keluarkan STTP-nya,” tegas Kapolres.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa meski surat pemberitahuan aksi telah masuk ke Polres Morut, koordinator lapangan yang dijadwalkan bertemu dengan pihak kepolisian siang tadi tidak hadir. Hal ini menambah keraguan publik apakah aksi tersebut benar-benar akan digelar atau sekadar menjadi manuver membentuk opini.
Situasi ini dipandang sebagian pihak sebagai contoh pola gerakan “instan” yang kerap muncul menjelang momentum politik atau saat isu sensitif mencuat, namun minim basis massa dan konsolidasi yang matang.
