Berita Lensa Warga Morowali Utara
Beranda » Berita » DPRD Morut Minta Perusahaan Tambang Bayar Kompensasi Nelayan Matube dan Tokonanaka

DPRD Morut Minta Perusahaan Tambang Bayar Kompensasi Nelayan Matube dan Tokonanaka

Ketua DPRD Morut memimpin RDP membahas kompensasi untuk nelayan Matube dan Tokonanaka bersama perwakilan 17 perusahaan tambang di ruang Komisi II DPRD Morowali Utara.
Ketua bersama anggota DPRD Morowali Utara menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi II, Senin (13/10/2025).

MOROWALI UTARA- DPRD Morowali Utara (Morut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan 17 perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Morowali Utara. Rapat ini membahas penyelesaian tuntutan nelayan Desa Matube dan Tokonanaka, sehubungan dengan aktivitas kapal tongkang bongkar muat yang melintas di Perairan Teluk Tomori.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 13 Oktober 2025, di ruang rapat Komisi II DPRD Morowali Utara, pukul 10.00 WITA.

Sejak 2024, Hj. Warda Dg Mamala Berangkatkan 320 Jamaah Umroh

Baca juga : Golkar Morut dan Semangat Pengabdian yang Tak Pernah Padam

Adapun 17 perusahaan yang dipanggil dalam RDP tersebut, yakni:

Musda AMAN ke-III: Jaga Tanah Kita, karena Tanah Masa Depan Generasi Kita

1. PT. GNI

2. PT. SEI

Polres Morut Sita 370,91 Gram Sabu, Dua Terduga Pelaku Diamankan

3. PT. NNI

4. PT. SAH

5. PT. COCOMAN

6. PT. MBN

7. PT. TDU

8. PT. UKK

9. CV. REZKY UTAMA

10. PT. PBY

11. CV. PUTRI PERDANA

12. PT. MPR

13. PT. SPS

14. PT. HOFFMEN INTERNASIONAL

15. PT. COR

16. PT. SSP

17. CV. WARSITA KARYA

Baca juga : Antusias Warga Ikuti Turnamen Domino, H. Mukhlis Dg Mamala Jaga Silaturahmi Lewat Permainan Penuh Keakraban

Ke-17 perusahaan pemilik IUP dan pengurus PNTT tersebut diminta segera menyelesaikan tuntutan kompensasi dari nelayan di dua desa pesisir yang terdampak.

RDP dipimpin oleh Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala, SE, dan dihadiri oleh para anggota DPRD Morowali Utara, Kapolsek Petasia, Syahbandar Kolonodale, kepala desa, serta perwakilan nelayan dari Matube dan Tokonanaka.

Persoalan ini telah empat kali dibahas melalui RDP, menunjukkan keseriusan wakil rakyat dalam mengawal aspirasi masyarakat pesisir yang merasakan langsung dampak aktivitas kapal tongkang.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Morut menyampaikan pesan tegas dan menyentuh hati:

“Mereka datang ke sini hanya untuk meminta keadilan sedikit saja. Kita datang ke sini hanya mau menghitung berapa nelayan yang ada di Matube dan Tokonanaka. Tadi angkanya 270, ini yang mau dicarikan uang supaya tidak ada polemik lagi, tidak ada lagi yang bilang tidak diperhatikan. Anggota DPRD ini, pak, perwakilan seluruh rakyat Morowali Utara. Tidak ada partai A dan partai Z.”

Warda juga menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dari seluruh perusahaan yang beroperasi. Ia bahkan dengan jujur mengakui sebagai pelaku usaha.

“Jadi berapa tiap perusahaan yang dikumpul, ini yang kita mau carikan sehingga bisa mengakomodir angka 300 rupiah ini. Sekarang saya yang tentukan di perusahaan ini, tidak boleh tidak menambah. Kalau cuma 300 perak dimintakan tai-tainya saja itu, tidak bisa dibantah, pelaku saya ini.”ujarnya

Baca juga : 1.588 PPPK di Morowali Utara Terima SK Tahap I Formasi 2024

Ia menyampaikan pesan bijak penuh makna kepada media :

“Keadilan itu bukan tentang besar kecilnya nilai, tetapi tentang keberanian untuk mendengar jeritan hati rakyat kecil. Jika perusahaan mampu berbagi sedikit, maka nelayan mampu bernafas lega dan tetap menaruh harapan pada negeri ini.”

DPRD Morut berharap, perusahaan-perusahaan tambang dapat mendengar suara hati nelayan dan mengambil langkah nyata dalam menuntaskan persoalan ini secara adil dan bermartabat.

“Tidak ada pembangunan yang benar-benar maju jika rakyat di tepinya merasa terpinggirkan. Mari dengarkan suara mereka, karena di sanalah cermin kemanusiaan kita,” tutup Ketua DPRD Morowali Utara.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement